Idnnewspublish.com, Lampung –– Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) bukan sekadar kegiatan milik Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi menjadi urusan kita bersama.
Pesan itulah yang ditegaskan Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Kamis (23/07/2026), saat mengukuhkan sejumlah tokoh masyarakat sebagai Penggerak Partisipasi SE2026, sekaligus menandai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, yang mewakili Pemprov Lampung, menyebut sensus ini sebagai fondasi arah pembangunan Lampung ke depan bukan sekadar seremoni administratif.
“Pemerintah tidak mungkin merancang pembangunan hanya berdasarkan perkiraan. Setiap kebijakan yang baik harus lahir dari data yang baik,” tegasnya, seraya mencontohkan program UMKM, perluasan investasi, hingga pengentasan kemiskinan yang semuanya bertumpu pada data yang akurat.
Lebih lanjut, Pemprov Lampung menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang sangat baik dari BPS Provinsi Lampung dalam pengukuhan ini.
Keberhasilan sebuah sensus dinilai tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petugas mendatangi setiap usaha, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraannya yang perlu dibangun bersama.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, mengakui keraguan di tengah masyarakat masih dijumpai dalam Sensus Ekonomi 2026 di lapangan.
“Tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan. Sensus ekonomi tidak akan pernah sukses jika tidak ada kepercayaan di tengah masyarakat. Masih ada keraguan di masyarakat kita. Karena itulah hari ini kami mengukuhkan para Penggerak Partisipasi.
Kami tidak meminta Bapak dan Ibu menjadi petugas sensus, melainkan menitipkan tiga pesan sederhana untuk bisa disampaikan kepada masyarakat, yaitu: Terima petugasnya, Berikan datanya, Pastikan setiap usaha tercatat,” ujar Ahmadriswan.
Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, pelaku usaha, pimpinan organisasi, yang dikukuhkan ditempatkan bukan sekadar sebagai simbol, melainkan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui pesan yang disampaikan, Ahmadriswan berharap para tokoh tersebut dapat menjadi penyampai pesan yang menenangkan, mengajak, dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi merupakan bentuk kontribusi nyata bagi kemajuan Lampung.
Ketua Harian Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Bandar Lampung, Hardiyanto Luke Silalahi, menegaskan pentingnya peran figur otoritas lokal dalam meredam keraguan warga.
“Kepercayaan adalah mata uang sosial yang paling berharga. Ketika opinion leader turun tangan meyakinkan warga bahwa SE2026 aman dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, keraguan di akar rumput akan runtuh dengan sendirinya,” ungkap Luke.
Menutup rangkaian pesan tersebut, masyarakat Lampung diajak untuk menjadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai gerakan bersama untuk membuktikan bahwa masyarakat Lampung adalah masyarakat yang terbuka, peduli terhadap pembangunan, dan siap berkontribusi melalui data yang berkualitas.
Sebab, setiap usaha yang tercatat akan melahirkan kebijakan yang lebih tepat, mempercepat pembangunan, dan membawa Provinsi Lampung menjadi daerah yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera.
Melalui sinergi antara Pemprov Lampung, BPS, dan para tokoh masyarakat, SE2026 diharapkan tak hanya rampung tepat waktu, tapi juga menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan denyut ekonomi Lampung modal bagi kebijakan yang lebih tepat sasaran menuju provinsi yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. (*)
