Idnnewspublish.com, Bandar Lampung — Indonesia menaruh ambisi besar pada perdagangan karbon sebagai bagian dari strategi menuju ekonomi hijau dan pencapaian target penurunan emisi.
Dengan kekayaan hutan tropis, lahan gambut, dan mangrove yang menyimpan cadangan karbon dunia, harapan itu tampak realistis. Namun di lapangan, realisasi perdagangan karbon berjalan lambat, jauh dari ekspektasi yang telah digaungkan.
Kesenjangan antara ambisi dan realisasi berakar pada persoalan tata kelola. Regulasi memang mulai disusun, tetapi implementasinya kerap tertatih. Ketidakpastian aturan, perizinan yang berlapis, serta standar pengukuran dan verifikasi yang belum sepenuhnya mapan membuat banyak pihak memilih bersikap menunggu. Akibatnya, pasar karbon nasional belum bergerak dinamis.
Di sisi lain, lemahnya ekosistem pasar turut memperlambat langkah. Infrastruktur pendukung, seperti lembaga verifikasi independen, platform transaksi yang efisien, hingga kapasitas sumber daya manusia, masih terbatas. Tanpa fondasi yang kuat, ambisi menjadikan karbon sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi sulit diwujudkan.
Dampak dari lambannya realisasi ini terasa hingga ke daerah. Masyarakat lokal dan adat, yang berperan penting menjaga hutan dan ekosistem, belum merasakan manfaat ekonomi yang sepadan.
Ketika insentif dari perdagangan karbon tidak kunjung nyata, pilihan ekonomi jangka pendek yang merusak lingkungan tetap menjadi godaan kuat.
Jika Indonesia ingin keluar dari paradoks ini, diperlukan langkah berani dan konsisten. Ambisi harus diiringi percepatan kebijakan, penyederhanaan regulasi, serta keberpihakan pada keadilan distribusi manfaat. Pasar karbon domestik perlu diperkuat agar tidak semata bergantung pada permintaan luar negeri.
Ambisi besar tanpa realisasi hanya akan menjadi retorika. Perdagangan karbon Indonesia membutuhkan kepastian, keberanian, dan komitmen nyata agar potensi besar yang dimiliki benar-benar menjelma menjadi kekuatan ekonomi hijau yang berkelanjutan. (*)
