Idnnewspublish.com, Bandar Lampung — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Provinsi Lampung pada Rabu (12/11/2025) siang.
Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam memperkuat edukasi dan literasi pasar modal syariah di kalangan pengusaha muda dan masyarakat di Lampung.
Ketua HIPMI Syariah Lampung, Ahmad Muqhis, menyampaikan pentingnya kolaborasi antar-lembaga dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, termasuk di sektor pasar modal.
“Kolaborasi menjadi kunci, kita tidak bisa hidup sendiri. Karena untuk mencapai tujuan bersama, kita perlu bekerja sama dan saling menguatkan,” ujar Ahmad Muqhis.
Sementara itu, Kepala BEI Perwakilan Lampung, Hendi Prayogi menjelaskan bahwa peran BEI di daerah saat ini berfokus pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk mengenai produk-produk pasar modal berbasis syariah.
“Untuk di Lampung, peran kami masih sebatas edukasi. Tapi potensi pengembangan pasar modal syariah di daerah ini cukup besar,” kata Hendi.
Ia juga menuturkan bahwa BEI menyediakan berbagai instrumen investasi berbasis syariah yang dapat diakses masyarakat luas.
“Di pasar modal itu lengkap, ada pasar modal syariah, saham syariah, obligasi, reksadana syariah, dan juga sukuk,” jelasnya.
Hendi menambahkan, jumlah investor di Provinsi Lampung terus menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan.
“Saat ini sudah ada sekitar 390 ribu investor di Lampung, dari total sekitar 9 juta penduduk. Setelah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, Lampung berada di urutan ketiga terbanyak di Sumatera,” ungkapnya.
BEI Perwakilan Lampung menyatakan siap berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi dan seminar edukatif tentang saham.
“Sosialisasi dan seminar di Lampung, kami siap mendukung,” tambah Hendi.
Audiensi ini menjadi langkah konkret HIPMI Syariah Lampung dalam menjembatani pelaku usaha muda untuk lebih memahami potensi investasi berbasis syariah, serta membangun sinergi dengan BEI guna memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah di Provinsi Lampung. (*)
