Idnnewspublish.com, Pesisir Barat — Dukungan penuhnya terhadap program dan inisiatif Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu bentuk nyata dari kepedulian pemerintah,ditunjukkan melalui rencana pembangunan rumah susun yang diharapkan dapat segera terealisasi. “Semoga program dan niat baik ini benar-benar terwujud dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat secara nyata.
Ia juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tetap konsisten dalam komitmennya untuk menyediakan hunian yang layak serta melakukan penataan kawasan permukiman, sebagaimana telah dibahas dalam rembuk pada (02/07/2025) lalu.
Komitmen tersebut dibuktikan dengan dilakukannya koordinasi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen-PKP) di Jakarta.
Koordinasi dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., atas instruksi langsung Bupati Dedi Irawan. Turut mendampingi dalam rombongan tersebut yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., M.M., Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ir. Armand Achyuni, Plt. Kepala Bappelitbangda, Unzir, S.P., serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Septono, S.KM., M.M.
Rombongan Pemkab disambut langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen-PKP), Fahri Hamzah, didampingi Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur.
Usai pertemuan, Pj. Sekda Tedi Zadmiko menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah serius dalam mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami membawa empat usulan strategis yang menyasar langsung kepentingan masyarakat, mulai dari pembangunan rumah susun, bantuan rumah untuk warga berpenghasilan rendah, hingga pengentasan kawasan kumuh. Ini adalah bagian dari komitmen Pemkab dalam menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau,” ungkap Tedi.
Adapun empat usulan strategis tersebut meliputi:
1. Pembangunan Rumah Susun (Rusun) satu tower tiga lantai di Kecamatan Pesisir Tengah, pusat pemerintahan kabupaten.
2. Pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 50 unit rumah baru.
3. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 846 unit rumah yang tersebar di dua kecamatan.
4. Program penataan kawasan kumuh seluas lebih dari 15 hektare, meliputi wilayah Kelurahan Pasar Kota Krui dan Pasar Krui.
Menurut Tedi, seluruh usulan telah disampaikan langsung kepada Wamen-PKP dan mendapat respon positif. “Alhamdulillah, semua usulan diterima langsung oleh Pak Wamen dan beliau menyambut baik serta menyatakan bahwa usulan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal terkait melalui proses verifikasi teknis,” jelasnya.
Ia berharap proses verifikasi tersebut dapat segera dilakukan agar pembangunan bisa segera dimulai. “Empat program ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Tedi.
Sementara itu, Wamen-PKP Fahri Hamzah menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemkab Pesisir Barat. Ia memastikan bahwa kementerian akan menurunkan tim verifikasi untuk menilai kelayakan program sesuai regulasi yang berlaku.
Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan Indonesia tanpa kawasan kumuh dan memperluas akses terhadap perumahan layak huni.
Dengan membawa aspirasi masyarakat langsung ke tingkat pusat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan kesungguhannya dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Jika seluruh usulan tersebut terealisasi, maka tidak hanya persoalan perumahan yang terselesaikan, tetapi juga akan berdampak pada penataan kota dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. (Amsir)
