Menu ✖

Mode Gelap

Lampung · 5 Nov 2024 22:19 WIB · waktu baca 7 menit

Rapat Paripurna DPRD Pesibar, Agenda Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda APBD Tahun 2025


					Rapat Paripurna DPRD Pesibar, Agenda Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda APBD Tahun 2025 Perbesar

Idnnewspublish.com, Pesisir Barat – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), A. Zulqoini Syarif, S.H., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pesibar Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Pesibar, Selasa (5/11/2024).

Rapat paripurna yang dihadiri 23 dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., dan didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri. 

Tampak hadir juga Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, dan Camat.

Pandangan umum fraksi pertama disampaikan Fraksi NasDem melalui juru bicara, Rendi Rinaldi mengatakan bahwa pertama, Fraksi NasDem melihat dan memandang Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pesibar. Untuk itu, pihaknya berharap kinerja yang lebih giat lagi dari OPD untuk menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pencapaian PAD.

“Kedua, dalam menghadapi tantangan penanganan bencana di Pesibar, Fraksi NasDem memberikan perhatian serius  pada perlunya litigasi bencana dan kebijakan yang strategis untuk meningkatkan mitigasi dan respon terhadap bencana. Pesibar, dengan letak geografisnya yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor sehingga perlu dilakukan pendekatan penanganan yang komprehensif, terencana dan berkelanjutan.

Fraksi NasDem berharap, melalui peningkatan kolaborasi dan alokasi anggaran yang tepat , Pesibar dapat lebih siap dalam melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak dari bencana yang mungkin terjadi,” ujar Juru Bicara Fraksi NasDem, Rendi Rinaldi.

Ketiga, Fraksi NasDem melihat adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp831.270.805.584. Hal itu akan sangat mencerminkan bahwa sumber PAD masih belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan operasional kabupaten secara mandiri. Pendapatan transfer dari pusat mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang bertujuan menopang sektor pembangunan dan pelayanan publik.

Namun dengan ketergantungan Pesibar dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal agar lebih mandiri berkelanjutan. 

“Keempat, Fraksi NasDem memberikan masukan penting terkait digitalisasi pelayanan publik, sebagai upaya mendesak untuk meningkatkan efisiensi transparansi pelayanan kepada masyarakat. Di era digital saat ini aksesibilitas layanan menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan, dan Fraksi NasDem melihat digitalisasi sebagai solusi strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terjangkau,” kata Juru Bicara, Rendi Rinaldi.

Masih kata Juru Bicara, Rendi Rinaldi, poin kelima, Fraksi Nasem memandang perlu melalui swasembada pangan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan tersebut, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam pencapaiannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, petani, nelayan, serta seluruh masyarakat.

Dengan potensi sumber daya yang ada, swasembada pangan bukan hanya visi, tetapi tujuan yang bisa dicapai melalui sinergidan perencanaan yang matang. “Keenam, Fraksi NasDem berharap dengan meningkatkan profesionalitas ASN dan memperkuat Upaya dalam menarik investor, Pesibar akan berkembang menjadi daerah yang sejahtera dan berdaya saing, melalui sinergi antara pemerintahan yang professional dan terbukanya peluang investasi. Fraksi NasDem optimis Pesibar dapat mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor,” tandas Juru Bicara, Rendi Rinaldi.

Pandangan fraksi kedua yakni Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Juru Bicara, Mat Muhizar bahwa Pertama, Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan kepada Pemkab Pesibar tentang prinsip anggaran berimbang, sebagai daerah yang tergolong berpendapatan rendah, pola penyusunan anggaran pendapatan.

Pandangan fraksi kedua yakni Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Juru Bicara, Mat Muhizar bahwa Pertama, Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan kepada Pemkab Pesibar tentang prinsip anggaran berimbang, sebagai daerah yang tergolong berpendapatan rendah, pola penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sebaiknya dilakukan dengan prinsip anggaran berimbang. Hak itu bertujuan untuk memudahkan perencanaan belanja sesuai dengan pendapatan dan terhindar dari kemungkinan defisit anggaran pada setiap tahun anggaran.

“Kedua, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti berkenaan dengan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang masih tinggi di Pesibar, kami menilai bahwa pemkab belum sepenuhnya mempunyai komitmen dalam menangani permasalahan tersebut. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar mencari solusi dan konsisten terhadap permasalahan tersebut,” pinta Juru Bicara, Mat Muhizar.

Selanjutnya ketiga, Fraksi PDI Perjuangan meminta adanya pemerataan pembangunan, dikarenakan berdasarkan hasil pengawasan dilapangan tepatnya di Pekon Pagar Bukit dan Pekon Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat belum pernah adanya pembangunan insfrastruktur jalan. Meski pemerintah daerah pernah merencanakan anggaran untuk pembangunan jalan di wilayah tersebut namun hingga saat ini belum adanya pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat, maka Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemkab memprioritaskan pembangunan di wilayah tersebut sebagai upaya pemerataan pembangunan.

Keempat, berdasarkan hasil pengawasan adanya pembangunan kantor TP-PKK yang hingga saat ini belum selesai dan belum dapat dimanfaatkan oleh daerah, hal ini harus menjadi kajian dan evaluasi bahwa pembangunan insfrastruktur penting namun harus tepat guna, tepat sasaran dan terukur. “Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab melalui Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) agar menunda penambahan anggaran gedung TP-PKK yang dinilai realisasi pelaksana pembangunannya memprihatinkan dan belum layak,” ujar Juru Bicara, Mat Muhizar.

Kelima, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah mengevaluasi dan meninjau kembali terkait serapan alokasi dana sebagai upaya tepat guna dan tepat sasaran seperti urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada DPUPR yang dialokasikan anggaran sebesar Rp43.563.242.600, antara lain melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengembngan Pemukiman, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan. Namun pihaknya mengamati adanya anggaran Lingkungan Hidup yang dialokasikan dana sebesar Rp6.763.872.100, antara lain melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Persampahan yang masuk dalam anggaran urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dinilai adanya duplikasi atau tumpang tindih dalam serapan anggaran

Keenam, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar setiap hasil evaluasi dan perubahan keuangan saerah bersama dengan pemprov, harus melakukan koordinasi dan pembahasan kembali dengan DPRD terkait hasil dari evaluasi tersebut bertujuan adanya sinergitas kinerja dan pengawasan yang transparan. Ketujuh, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah mengevaluasi dan mengkaji kembali mengenai pembangunan kantor Camat Pulau Pisang yang dilakukan pada tahun 2015 dan hingga saat ini tidak bisa digunakan sebagaimana direncanakan, maka persoalan ini harus segera ditindaklanjuti sebagai upaya penegakan hukum yang bermartabat di Pesibar,” lanjut Juru Bicara, Mat Muhizar.

Poin berikutnya kedelapan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar bekerja dengan penuh tanggungjawab dan akuntabel bukan sekedar wacana, sebab pencapaian dari target selama ini belum signifikan dari perencanaan. Kesembilan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka pemerintah daerah harus memiliki komitmen, konsentrasi maupun inventarisasi permasalahan yang ada dilapangan. Misalnya permasalahan bendungan dan irigasi yang tidak berpungsi sebagaimana layaknya maka pemda harus melakukan perawatan pun perbaikan upaya kebermanfaatan bagi masyarakat Pesibar.

“Kesepuluh, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab tidak perlu menambah anggaran Gedung SMPN 1 Krui, sebab jika ada penambahan anggaran perlu di evaluasi, permasalahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bukan sekedar bangunan fisik, diketahui kondisi bangunan SDN 16 Krui Kecamatan Bangkunat yang sempat viral karena sarana dan prasarana pendidikan yang jauh dari kata memadai perlu menjadi bahan kajian bahwa begitu pentingnya perhatian pemerataaan pembangunan di sektor Pendidikan dan tidak hanya terpusat.

Diketahui juga adanya kasus perundungan di SMPN 2 Krui yang juga viral di media sosial beberapa waktu lalu, ini juga hal yang harus kita kaji dan benahi didunia pendidikan Pesibar. Maka fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemkab agar melakukan resolusi yang tepat dan berkesinambungan karena kita bukan hanya meningkatkan infrastruktur saja namun membangun sumber dayamanusia yang berkarakter dan berbudaya juga tak kalah pentingnya,” pungkas Juru Bicara, Mat Muhizar.

Pandangan fraksi ketiga yakni Fraksi PPP yang disampaikan Juru Bicara, Risman Arif menyampaikan bahwa pertama, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat menjelaskan arah tujuan serta prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2025. Kedua, Fraksi PPP melihat bahwa proyeksi pendapatan daerah Tahun 2025 terkesan tidak bergerak kearah lebih baik, dibanding dengan target pendapatan tahun sebelumnya.

Karenanya, Fraksi PPP mempertanyakan jalan atau terobosan inovatif lain guna mengekstraksi sumber-sumber pendapatan daerah yang lebih luas agar proyeksi pendapatan daerah bisa melampaui proyeksi APBD 2024. Fraksi PPP juga mengingatkan tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan pajak melalui optimalisasi sistem, peningkatan kapasitas petugas pajak, dan perluasan basis wajib pajak.

Juru Bicara, Andri Yuriza menegaskan Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta agar anggaran sebesar Rp. 877.035.746.935, bisa disahkan jika jumlah tersebut sudah dinilai bisa mengakomodir hak-hak dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, Fraksi Amanat Indonesia Raya sepakat untuk mengevaluasi dan menolak Ranperda APBD Tahun 2025 menjadi Perda jika dalam pembahasan dinilai tidak konkrit dan tidak ada keberpihakan kepada masyarakat.

Fraksi Amanat Indonesia Raya memberikan beberapa catatan-catatn yang akan menjadi pembahasan di tingkat komisi dan badan. Pertama, seluruh poin yang terdapat dalam Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun 2025 akan dibahas secara detail dan melihat dari progress serta hasil kegiatan di tahun sebelumnya. Kedua, anggaran pendidikan harus menjadi catatan khusus karena hingga saat ini masih banyak sekolah yang perlu dilakukan renovasi seperti yang terjadi di Way Haru, gedung sekolah tidak layak pakai hingga masyarakat secara swadaya melakukan iuran untuk renovasi mencapai Rp1 juta per orang. Atap sekolah bocor di SDN 51 Krui Pekon Biha hingga menggangu aktivitas belajar. Ketiga, mengembalikan nama-nama sekolah kepada nama sebelumnya yang mencirikhaskan sekolah di wilayah setempat. “Saat ini pengurutan sekolah hingga ratusan dan dengan satu nama yaitu Krui membuat rancu dan membingungkan,” ucap Juru Bicara, Andri Yuriza.

Keempat, meminta DPUPR untuk dapat memprioritaskan pembangunan seperti, pengerasan jalan lingkar pekon yang ada di wilayah Way Haru, Siring Gading, Bandar

Dalam dan Way Tiyas. Peningkatan jalan di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bangkunat tepatnya jalan menuju Pasar Sabtu Pekon Tanjung Rejo guna menunjang kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Peningkatan jalan penghubung antara Pekon Tanjung Raya menuju Pekon Paku Negara, mengingat jalan tersebut sebagai penunjang ekonomi dan produktivitas pertanian masyarakat Kecamatan Pesisir Selatan yang merupakan penghasil padi terbesar di wilayah Pesibar. Peningkatan jalan untuk menunjang ekonomi dan produktivitas masyarakat Kampung Sawah Pekon Tanjung Raya yang saat ini kondisinya rusak parah. Dan pembangunan jembatan gantung yang saat ini roboh dan tidak bisa dipergunakan lagi

untuk akses jalan dari Pemangku I Pekon Biha menuju Pemangku Tabak Pekon Biha.

“Kelima, pemanfaatan jembatan yang telah dibangun namun tidak dipergunakan tepatnya jembatan di Way Tuwok yang menghubungkan Pekon Kampung Jawa menuju Pasar Mulya,” tandas Juru Bicara, Andri Yuriza.Pandangan fraksi terakhir yaitu Fraksi Golkar oleh M. Syahruddin. Pertama, Fraksi Golkar mengingatkan agar tidak ada angka-angka khayalan pada pendapatan daerah yang disusun dalam APBD Tahun 2025 yang akan berimbas pada tersendatnya cashflow keuangan daerah, sehingga menghambat tahapan pengerjaan proyek-proyek pembangunan yang dapat menyebabkan buruknya kualitas pembangunan. Kedua, dalam hal pengawasan pengerjaan proyek pembangunan, Fraksi Golkar mengingatkan semua pihak terkait agar dilakukan secara maksimal. Hal itu bertujuan agar tidak ada penyimpangan terhadap spesifikasi kerja yang sudah direncanakan.

Sehingga tidak terjadinya kasus-kasus hukum yang menimpa para mitra kerja di lingkungan Pemkab Pesibar. Ketiga, Fraksi Golkar berharap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 agar menganut pemerataan pembangunan dan peningkatan infrasruktur serta pembangunan  jalanraya, sarana dan prasarana daerah, contohnya jalan Sukamaju – Pintau Villa di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat yang kurang memadai, jalan depan Kantor Kecamatan Bangkunat yang harus segera diperbaiki. Selain itu, jalan Villa Repong Way Batu Kelurahan Pasar Krui menuju Pekon Pahmungan rusak parah tidak menjadi perhatian pemerintah, pembangunan jalan sepanjang Pekon Pahmungan yang masih kurang memadai, jalan tembusan dari Pekon Pahmungan menuju RSUD. KH. M. Thohir harus segera diperbaiki. Dan jalan Simpang Gerbang dari Fajar Bulan sampai Penggawa Lima Kecamatan Way Krui harus segera diperbaiki. “Fraksi Golkar berharap untuk semua infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pekon, agar ada skala prioritas dalam pembangunan dan perbaikan.

Keempat, Fraksi Golkar meminta OPD terkait segera merehab atau membangun kembali bendungan Way Bambang Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Bangkunat yang jebol sejak Tahun 2023 hingga mengakibatkan sumber air terputus dan tidak dapat mengairi persawahan di Pekon Tanjung Kemala dan Pekon Sukamarga. Kelima, Fraksi Golkar meminta Pemkab Pesibar segera memperhatikan sekolah-sekolah yang kondisi bangunannya memperihatinkan seperti gedung sekolah ambruk di SMP 15 Krui Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan dan Gedung sekolah SD 05 Pekon Sukanegara yang kondisinya perlu diperbaiki.

“Terakhir, Fraksi Golkar mempertanyakan perkembangan upaya pemekaran pekon seperti Pekon Persiapan Kunyaian Agung dan Pekon Persiapan Cukuh Bunjak Kecamatan Pesisir Selatan dan Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat,” tukas Juru Bicara, M. Syahruddin. (Hijrah)

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Komika Abdul Arsyad Komentari Trotoar Bandar Lampung, Pemkot Rencana Ganti Trotoar Dengan Yang Lebih Aman

11 Januari 2025 - 19:10 WIB

DPW APPSI Provinsi Lampung Sukses Gelar Muswil

11 Januari 2025 - 14:24 WIB

Polisi Selidiki Dugaan Ibu Alami Baby Blues hingga Berujung Tindak Kekerasan di Lampung Timur

11 Januari 2025 - 13:18 WIB

Truk Bermuatan Sapi Terlibat Laka Beruntun di Jalur Masuk Pelabuhan Bakauheni

10 Januari 2025 - 21:37 WIB

Kapolda Lampung Siap Dukung Kepemimpinan dan Kebijakan Gubernur-Wakil Gubernur Terpilih

10 Januari 2025 - 21:09 WIB

Polda Lampung Gelar pemeriksaan Senpi Laras Panjang, Pastikan Profesionalisme Personel

10 Januari 2025 - 21:06 WIB

Trending di Lampung