Idnnewspublish.com, Lampung — Sekretariat Bersama (Sekber) 3 Konstituen Dewan Pers di Lampung, AMSI, SMSI, dan JMSI, sukses menggelar Sarasehan Jilid II “Pajak Digali, Pajak Dikepul, Lalu?” yang dilaksanakan di Lantai 3, Gedung Perpustakaan Daerah Jalan ZA Pagar Alam, Rabu (10/06/2026).
Kegiatan ini menghadirkan pembicara Kepala Bapenda Lampung Siapul, S.Sos., M.I.P., Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol N.Dedy Arifianto,S.H.,S.I.K.,M.H., yang diwakili Kompol Juli, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Rifandy Ritonga, dan Dosen Unila Prof. Dr. Marselina dengan moderator Ketua Harian SMSI Provinsi Lampung Fajar Arifin.
Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi Lampung menemukan metode penggalian pajak untuk meningkatkan PAD Provinsi Lampung.
“Kegiatan ini diselenggarakan dengan harapan membantu Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan PAD dari sektor pajak,” ucap Novriwan.
Ketua AMSI, Hendri menyebutkan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Sekber 3 Konstituen Dewan Pers di Lampung terhadap kondisi PAD Provinsi Lampung yang menurun.
“Potensi PAD dari sektor pajak cukup besar, tapi hari ini kita lihat target pendapatan dari pajak belum tercapai. Oleh sebab itu, melalui kegiatan ini kita dukung pemerintah untuk menemukan solusi dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak,” ucap Hendri.
Sementara itu, Ketua SMSI, Donny Irawan, berharap kegiatan ini merupakan salah satu upaya Sekber untuk membantu Pemerintah Provinsi Lampung menemukan solusi bagaimana agar membayar pajak bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Dia menyoroti sekaligus juga mengkritisi ribetnya membayar pajak dan lamanya waktu yang diperlukan. Hal ini, ucapnya, membuat wajib pajak enggan membayar pajak.
“Kami berharap ada metode atau cara membayar pajak yang cepat, seperti kita belanja di Indomaret sehingga bisa menambah motivasi masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak. Sebab, jika untuk membayar pajak harus butuh waktu berjam-jam, tentu masyarakat enggan untuk membayar pajak. (*)
